KUDUS, dupanews.id – Pemerintah Kabupaten Kudus sedang mengevaluasi memonitoring mobilitas masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hasilnya, melalui sejumlah titik pemantauan tingkat mobilitas masyarakat masih tinggi.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Kudus H.M. Hartopo saat melaksanakan rapat evaluasi PPKM Darurat bersama jajaran Forkopimda Kudus dan Kepala OPD terkait, Selasa (13/7).
“Upaya yang dilakukan pemkab Kudus berupa penyekatan jalan, operasi yustisi, serta pemadaman listrik selama PPKM darurat. Tidak membuat mobilitas masyarakat menurun, justru malah semakin naik. Hal tersebut diketahui ketika pemerintah pusat melakukan pemantauan melalui satelit” ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bupati Kudus bersama pihak terkait melakukan koordinasi untuk meminimalisir mobilitas masyarakat
“Meskipun covid sudah menurun, namun kita juga mendapat instruksi dari pusat untuk menekan mobilitas masyarakat. Ini merupakan salah satu cara agar kabupaten Kudus bisa keluar dari catatan hitam kasus persebaran covid di tingkat pusat,” ujarnya.
Oleh karena itu, Hartopo menginstruksikan pihak terkait untuk mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan untuk menekan mobilitas masyarakat.
“Harapannya akan lahir kebijakan baru untuk menekan mobilitas masyarakat,” katanya.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pelaku usaha di kabupaten Kudus untuk mendisiplinkan para karyawan. Supaya selalu mematuhi peraturan yang diterapkan serta tak abai terhadap prokes. Operasi yustisi dengan personel gabungan akan digencarkan demi pendisiplinan masyarakat.
“Selain itu, patroli dan yustisi juga akan kami lakukan secara humanis yang mengedepankan asas kemanusiaan secara sopan dan tidak brutal,” pungkasnya.
Sejalan dengan Hartopo, jajaran Forkopimda Kudus turut mendukung keputusan Bupati Kudus itu untuk mengevaluasi kebijakan PPKM darurat dalam upaya penekanan mobilitas di masyarakat.
“Forkopimda Kabupaten Kudus akan turut serta mendukung kebijakan dari Pemkab Kudus dalam upaya penekanan mobilitas masyarakat dimasa PPKM darurat. Evaluasi kebijakan akan kami lakukan dengan selalu berkoordinasi bersama, sinergi akan terus kami jalin demi mengawal kebijakan dari pimpinan,” tandasnya. (Hs)
