Pati, Dupanews.id – Kabupaten Pati Jawa Tengah pada tahun 2022 memperoleh proyek pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sebanyak delapan unit dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total biaya Rp 8 miliar. Tapi satu diantaranya , yaiu LPM di Desa Karangwage Kecamatan Trangkil dijuluki lumbung mesum.
Julukan itu diberikan sejumlah pejabat dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pemalang , yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Desa Karangwage pada 12 Desember 2022. Para pejabat tersebut saat melihat lokasi LPM, sempat heran dan terkaget-kaget. Setelah salah satu tembok terlihat gambar yang menyerupai (maaf) kelamin pria. Gambar yang cukup menyolok tersebut, hingga Rabu petang ( 11/1/2023) belum juga dihapus.
Dan berdasarkan informasi yang dikumpulkan Dupanews, gambar/coretan tersebut dilakukan sejumlah warga desa setempat. Sebagai bentuk kekecewaan terhadap Kepala Desa Karangwage, Teguh yang diduga ikut “bermain” dalam pembangunan LPM.
Hal itu dikuatkan dengan hasil temuan tim verivikasi Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Kabupaten Pati ke kantor Desa Karangwage. Saat itu Teguh mengusulkan agar Gabungan kelompok tani (Gapoktan) Tani Sembada yang diketuai Pardono sebagai penerima LPM.
Usulan tersebut segera ditindaki tim verifikasi dengan “ meng input” data tersebut di aplikasi dari KRISNA.Namun data yang terlanjur di input tersebut, tiba-tiba diprotes Ketua Gapoktan Tani Sembada yang asli. Ternyata nama pengurus Gapoktan Tani Sembada dicatur demi kepentingan terselubung kepala desa dan sekutunya untuk memuluskan Gapoktan ,
Tim verivikasi menemukan bukti, jika Ketua dan Bendahara hasil rekayasa itu sehari harinya bekerja di Pabrik Gula Trangkil. Sedang kedudukan sekretaris dijabat saudara dekat Kades. Sedang proses pembangunan LPM banyak yang tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja.
Ulah Kades Karangwage tersebut, menjadikan anggota Gapoktan Tani Sembada maupun warga desa protes keras dan berunjukrasa. Apalagi diduga Kades korupsi dalam pembangunan LPM. Namun Kepala Desa tidak pernah menanggapi.
Dan dari hasil temuan tim, sebagian besar pembangunan delapan unit LPM bermasalah. Permasalahan juga dipicu dari ulah Kepala Dinas Ketapang Pati bersama staf. Ulah mereka sudah dilaporkan ke Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK). Dan sudah pernah didatangai tim dari Badan Pemerika Keuangan (BPK) tingkat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogjakarta. (DIY) (Sup)
